PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual pada Senin, 20 September 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi serta percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kegiatan berlangsung di Ruang Vicon Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Gubernur Hidayat Arsani turut didampingi oleh jajaran pejabat tinggi Pemprov Babel, antara lain Pj. Sekda sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan: Fery Afriyanto, Kepala Bakuda: Haris, Kepala Bappedalitbangda: Joko Triadhi, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan: Ahmad Yani, Plt. Inspektur: Imam Kusnadi, Plt. Kadisperindag: Yenni Asmita, Plt. Kepala DPKP: Erwin Krisnawinata, Plt. Kepala Dinsospemdes: Megawati Soeroso, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya upaya percepatan realisasi belanja daerah dan pengendalian harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi hingga 30 September 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah menunjukkan peningkatan yang positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Realisasi per 30 September 2025 lebih tinggi 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Ini menandakan kinerja pemerintah daerah semakin baik. Bahkan beberapa kabupaten mencatatkan capaian lebih tinggi daripada provinsi,” ujar Tito.
Tito juga menegaskan, pemerintah pusat akan terus memantau capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah setiap bulannya. Ia mendorong agar kepala daerah berperan aktif dalam memastikan program-program pembangunan terlaksana tepat waktu dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan produktif.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengingatkan banyak pemerintah daerah (Pemda) masih menempatkan dana dalam jumlah besar di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sebagai dana cadangan atau “dana mengendap” untuk berjaga-jaga. Menurutnya, kebijakan ini kurang optimal bagi perputaran ekonomi di daerah.
“Dana daerah seharusnya ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar uang yang beredar lebih banyak di daerah, bukan di pusat. Dengan demikian, likuiditas di daerah meningkat, aktivitas ekonomi tumbuh, dan masyarakat juga merasakan dampak langsungnya,” tegas Purbaya.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk berani memanfaatkan ruang fiskal yang ada secara bijak dan tepat sasaran agar pembangunan daerah tidak stagnan akibat lambatnya penyerapan anggaran.
Penulis: Ary Surya Prabowo
Editor: Yogi Cahyo Ginanjar
Fotografer: Venny Renita
