Pangkal Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027. Acara ini dilangsungkan secara hybrid, Kamis (29/1/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, saat membuka kegiatan mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, menyoroti tema pembangunan tahun 2027, yaitu ‘Penguatan Ketahanan Pangan, Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah, serta Pembangunan Pariwisata yang Berkualitas’.
"Tema ini merepresentasikan komitmen kita untuk melakukan transformasi ekonomi secara nyata. Selain itu, kita juga harus meningkatkan ketersediaan dan menjaga stabilitas pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah," ucap Fery Afriyanto.
Ia menambahkan, program hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi melalui keterlibatan industri lokal dan UMKM, bahkan hingga skala rumah tangga. Sementara itu, sektor pariwisata akan diarahkan pada aspek kualitas dan kelestarian kearifan lokal.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, memaparkan rincian teknis operasional yang akan menjadi panduan seluruh perangkat daerah. Joko Triadhi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menetapkan 21 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai acuan kerja utama.
"Seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 wajib merujuk pada 21 Program Prioritas yang distribusi lokasi prioritasnya akan berada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan isu dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah tersebut," kata Joko Triadhi.
Selain itu, Joko Triadhi mengajak kabupaten/kota untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya sebagai penyedia bahan baku utama.
"Program MBG ini harus mampu kita manfaatkan dengan baik untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, selain untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi sasaran penerima manfaat. Ini sangat penting bagi kita. Dengan konsep pemberdayaan, masyarakat dapat terlibat aktif secara langsung dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan merasakan dampaknya secara langsung, bukan hanya sekadar menjadi penonton," tegasnya.
Selain beberapa hal di atas, isu strategis tahun 2027 yang ikut dibahas antara lain: peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan, pembangunan keluarga, dan konektivitas yang menghubungkan pulau-pulau kecil berpenghuni.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Efin Mei Aniffiyan.
Focusing on Food Security and Downstreaming, Babel Refines 2027 RKPD Draft
Pangkal Pinang – The Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government held a Public Consultation Forum (FKP) to discuss the Preliminary Draft of the 2027 Regional Government Work Plan (Ranwal RKPD). The event took place in a hybrid meeting on Thursday (January 29, 2026).
On behalf of the Governor of Kepulauan Bangka Belitung, the Acting Regional Executive Secretary Fery Afriyanto opened the forum and emphasized the 2027 development theme: ‘Strengthening Food Security, Downstreaming Regional Flagship Commodities, and Developing Quality Tourism’.
"This theme represents our commitment to real economic transformation. Furthermore, we must also increase the availability and maintain the stability of local food to reduce dependence on supplies from outside the region," said Fery Afriyanto.
He added that the downstreaming program is expected to provide economic added value through the involvement of local industries and MSMEs, as well as home industries. Meanwhile, the tourism sector will be focused on the quality and sustainability of local wisdom.
In line with the message, Joko Triadhi, Head of the Regional Development Planning and Research Agency (Bappeda) of the Kepulauan Bangka Belitung Province, presented the technical operational details that will guide all regional government agencies. He explained that the provincial government has established 21 Priority Programs and 8 Quick Win Programs as the primary work guidelines.
"All the 2027 Regional Government Work Plans must refer to the 21 Priority Programs, with priority locations within each regency/city based on the issues and problems faced by each region," said Triadhi.
Furthermore, Triadhi encouraged regencies/city to increase the community’s active roles in supporting the national Free Nutritious Meals (MBG) program, including by providing primary raw materials.
"We must be able to utilize this MBG program effectively to stimulate the local economy, in addition to meeting the nutritional needs of the target beneficiaries. This is very important to us. With the concept of empowerment, communities can be actively involved directly in the implementation of development programs and directly get the impacts, rather than merely being spectators," he emphasized.
In addition, strategic issues for 2027 were discussed, including improving access to and the quality of education and health services, family development, and connectivity for small inhabited islands.
Also presenting as speakers in the forum were Jayadi, Director of Western Indonesia Development at the Ministry of National Development Planning/Bappenas, and Efin Mei Aniffiyan, Junior Policy Analyst at the Directorate General of Regional Development at the Ministry of Home Affairs.
Sumber: Babelprov
